VISI MISI PEMKAB KLATEN

VISI MISI PEMKAB KLATEN

visi misi 2016-2012

V I S I

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkankan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, maka visi Kabupaten Klaten ke depan (2016-2021) adalah : MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING.

Makna dari Visi tersebut adalah merupakan manifestasi atau kehendak bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Utama yang hendak dicapai tersebut akan dilaksanakan melalui upaya-upaya perbaikan dan peningkatan di segala bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat lebih baik, maju dan berkembang dalam suasana iklim yang kondusif. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dan sumber daya daerah menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan tetap berlandaskan pada sumber daya dan kearifan lokal.

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
  3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
  4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten kedepan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu dan dapat bersaing di segala bidang.

 

M I S I

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut:

  1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
    Merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditingkatkan, agar sumber daya manusia di Kabupaten Klaten dapat mengakses pelayanan pendidikan yang baik, murah dan merata kualitasnya disemua jenjang pendidikan dasar sampai menengah serta meningkatnya ketrampilan dan kompetensi masyarakat. Selain itu juga dapat mengakses pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah serta tercukupinya kebutuhan akan pangan dan gizi sehingga akan menjadi manusia yang sehat dan memiliki indeks harapan hidup yang tinggi. Kemudian juga masyarakat Kabupaten Klaten tetap memiliki jati diri dan karakter yang kuat dengan berbasis pada budaya maupun kearifan lokal.
  2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
    Merupakan suatu upaya untuk pengembangan kapasitas pemerintahan yang mantap dan sebagai faktor penentu bahkan menjadi prasyarat bagi kinerja dan keberhasilan implementasi penyelenggaraanpemerintahan dimasa mendatang, melalui pembangunan kapasitas pemerintahan daerah yang pertama pada tingkatan Sistem ; yaitu perlu dikembangkan kebijakan dan kerangka regulasi dan deregulasi yang dapat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi seperti pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat dengan didukung profesionalitas pelayanan publik serta berbagai regulasi yang berpihak pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas sistem dan mekanisme perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua pada tingkatan Institusional; perlu dikembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan didukung analisis beban kerja, kemudian proses pengambilan keputusan dan prosedur birokrasi atau hubungan antar organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja yang mendukung tugas pokok dan fungsi. Yang Ketiga pada tingkatan Individu; akan dikembangkan dan ditingkatkan kompetensi dan profesionalitas individu aparatur pemerintahan (keterampilan/skill, pengetahuan/knowledge dan sikap/attitude) dan motivasi serta kreatifitas personil yang bekerja pada setiap unit kerja atau organisasi. Sehingga masing-masing aparatur dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
  3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
    Merupakan suatu upaya yang strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer, sekunder dan tersier melalui peningkatan maupun pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan serta kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta pertanian dalam mengakses sumber daya produktif (lahan, modal, pasar, teknologi dan informasi). Disamping itu juga perlunya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan usaha-usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar serta yang dapat menjadi produk unggulan daerah dalam suatu kerangka pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster dan agropolitan, termasuk didalamnya pengembangan usaha investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga ekonomi daerah benar-benar dapat menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah dan berdaya saing.
  4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat
    Merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana sosial dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi, investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi dan kelancaran transportasi.
  5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.
    Merupakan suatu hal untuk lebih meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
  6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
    Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian, merupakan suatu hal yang mutlak dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki akhlak serta berkepribadian yang santun sesuai dengan normanorma agama maupun kearifan lokal serta budaya Jawa Tengah. Sehingga nantinya dapat tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan beragama, saling menghormati, saling mengasihi dan berketuhanan.
  7. Meningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
    Merupakan suatu hal yang penting dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan termasuk didalamnya perkuatan kelembagaan perempuan. Selain itu juga perlunya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan yang diharapkan mampu berkiprah di segala bidang dalam kerangka keseteraan gender. Disamping itu juga tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan perlindungan anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak.
  8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
    Merupakan suatu hal yang harus terus menerus dilakukan dalam rangka implementasi otonomi daerah dan desentralisasi. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan semuanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan dikembangkan sistem pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat ataupun pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat dengan didukung penyempurnaan sistem kerja termasuk mekanisme dan prosedur, standar pelayanan minimal serta penggunaan teknologi informasi, sehingga lebih bisa menjamin terselenggaranya pemerintahaan daerah yang efisien dan efektif.

dibaca 2022 kali

PPID PEMKAB KLATEN © 2019